pepie diptyana

Membaca buku bisa menyenangkan, dan bisa membingungkan. Tapi tenang…. menurut saya, bingung itu adalah suatu proses pembelajaran. Jadi, berbanggalah, jika ketika membaca, kita merasa bingung. Dengan bingung, akan ada rasa ingin tau, terus… dan terus… dan terus…. akhirnya, kita terus mencari jawaban kebingungan itu dengan membaca lagi, bukan dengan merepotkan atau membingungkan orang laen dengan kebingungan kita…. –> Nah lho, terlalu banyak kata “bingung” disini, sehingga saya membuat Anda pun menjadi bingung…. :-p

Bagi Anda yang ingin bingung (dan/atau ingin tahu) tentang topik Akuntansi Sektor Publik, ada beberapa buku yang menarik (menurut saya lagi, hehehe…..), yaitu :

• Indra Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga – Jakarta. –> menurut saya, buku ini yang menarik adalah bagian membuat indikator kinerja, pelaporan kinerja sektor publik. Buku ini komprehensif, di chapter 1 yang menjelaskan karakteristik ASP cukup menarik, teori akuntansi keuangan juga ada, sumber referensi kutipannya juga jelas, jadi bisa browse sumber aslinya jika ada kutipan yang kurang kita mengerti di buku ini, atau ada kutipan yang menarik untuk ditelusur. Oiya, di dua chapter terakhir, ada bab otoda dan pilkada….
• Abdul Halim, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga), penerbit: Salemba Empat – Jakarta. –> wah, buku ini menarik karena memberi gambaran praktik yang terjadi saat ini. Penulis menyajikan cara-cara menjurnal, ada dua versi : dengan jurnal kolorari, dan tanpa jurnal kolorari, nama-nama akun di laporan keuangan daerah, bagaimana integrasi antar akun-nya. Meski singkat, tapi cukup memberi gambaran. Oleh karena menunjukkan praktik yang sedang terjadi, maka buku ini mungkin saja akan cepat muncul edisi revisi, sesuai dengan kepmen yang berlaku. Bahasan tentang teori akuntansi-nya masih terbatas, tapi cocok untuk kita yang pengen tahu praktiknya
• Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006, Telaah Kritis Standar Akuntansi Pemerintah, penerbit : BPFE UGM Yogyakarta. –> buku ini ditulis oleh banyak orang, berupa kumpulan artikel2. Namanya juga “telaah kritis”, jadi ya gitu deh, banyak mengupas tentang Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan teori akuntansi.
• Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006, Telaah Kritis Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah, penerbit : BPFE UGM Yogyakarta. –> Ini juga menarik (buat saya). Telaah terhadap Buletin SAP dengan membandingkan antara teori akuntansi dengan apa yang ada di Buletin SAP, dan dampak2nya.
• Deddi Noordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik, penerbit : Salemba Empat - Jakarta. –> menurut saya, cocok untuk overview / sekilas pandang tentang akuntansi sektor publik, dan metoda penganggaran sektor publik.
• Imam Ghozali, 2008, Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), penerbit : Badan Penerbit Univ. Diponegoro – Semarang. –> Cetakannya sederhana, tampilannya juga. Mungkin ini sengaja agar harganya bisa terjangkau. Sesuai judulnya, fokus buku ini adalah pada akuntansi pemerintahan. Yang menarik, prof. Imam ingin menyajikan keterkaitan antara laporan keuangan daerah dengan laporan keuangan pusat.

Sementara itu dulu….

Kalau ingin tau tentang akuntansi sektor publik, tapi untuk entitas selain Pemerintahan, sudah ada juga buku-bukunya…. misal, Akuntansi untuk Yayasan dan lembaga lain, yang ditulis oleh Dr. Indra Bastian. Walaupun, di dalam buku yang judulnya : “Akuntansi Sektor Publik”, umumnya juga ada 1-2 chapter yang membahas akuntansi untuk entitas non-pemerintah. Buku-buku Akuntansi Sektor Publik selain di atas juga ada…

Kalau boleh saya katakan bahwa : jika bidang akuntansi dan manajemen itu masing-masing digambarkan sebagai kurva, ada irisan antara kedua bidang tersebut, maka buku manajemen terpilih pun perlu disimak… Buku yang berupa kumpulan artikel ilmiah karya beberapa dosen di Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik berjudul Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah (2006), juga menarik. Buku ini diterbitkan oleh BPFE UGM Yogyakarta.

Saya rasa semua buku pasti ada sisi yang baru, berbeda dengan buku lain, dan menarik…. Yang menarik bagi saya, belum tentu menarik bagi Anda, bukan?

Bagi mahasiswa peserta Akuntansi Sektor Publik semester genap 07-08, silakan download Tugas Tengah Semester disini : tugas-langkah2-akuntansi-keu-daerah

dikumpulkan saat jadwal UTS ASP. Terima kasih.

Ada dua jenis basis yang umum digunakan untuk mengakui suatu transaksi, yaitu Basis Akrual
(Accrual Basis), dan Basis Kas (Cash Basis). Di beberapa literatur Akuntansi Sektor Publik, ada yang menyebutkan basis Akrual Modifikasian dan Kas Modifikasian. Namun demikian, pemahaman dasar kedua basis yang modifikasian tersebut tetap pada Basis Akrual dan Basis Kas, bedanya ada pada modifikasi penyesuaian di akhir perioda. Standar Akuntansi Keuangan mensyaratkan entitas profit-oriented di Indonesia untuk menggunakan Basis Akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (pada PP No. 24 Tahun 2005), dikenal ada dua jenis basis yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan, yaitu : Neraca, menggunakan basis akrual, dan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

Apa sih bedanya basis kas dan basis akrual?

Basis kas dan basis akrual digunakan untuk mengakui kapan terjadinya suatu transaksi.

Suatu entitas/perusahaan/organisasi yang akuntansinya menggunakan Basis Akrual akan mengakui transaksi pada saat terjadinya.

Contoh transaksi : Usaha Dagang (UD) Takmorugi membeli persediaan barang dagangan senilai Rp 10 juta pada tanggal 10 Desember 2007, dan pembayaran atas pembelian tersebut dilakukan pada 8 Januari 2008. Dengan menggunakan basis akrual, UD Takmorugi mengakui bahwa transaksi pembelian tersebut terjadi pada 10 Desember 2007, sehingga pencatatan pun dilakukan pada 10 Desember 2007. Kalau dilihat dengan jurnal (penerapan double entry accounting / akuntansi berpasangan), maka pencatatan tertanggal 10 Desember 2007, akun “Sediaan Barang Dagangan” di-debet sebesar Rp 10 juta, dan akun “Utang Dagang” di-kredit sebesar Rp 10 juta.
Cara membaca jurnal ini adalah :
Pada 10 Desember 2007, terjadi penambahan Persediaan Barang Dagangan senilai Rp 10 juta yang menimbulkan bertambahnya Utang Dagang senilai Rp 10 juta.

Akibatnya, jika UD Takmorugi di akhir tahun 2007 (31 Desember 2007) menyusun neraca basis akrual, di bagian Aktiva (Harta) bertambahlah akun (account/pos/rekening) Sediaan Barang Dagang senilai Rp 10 juta, dan di bagian Utang (Kewajiban) bertambah pula akun Utang Dagang senilai Rp 10 juta.

Untuk menangani transaksi yang sama, jika UD Takmorugi menerapkan Basis Kas, maka transaksi diakui ketika kas dibayarkan (atau diterima, jika pada kasus penerimaan kas). Akibatnya, di neraca per 31 Desember 2007 tidak ada perubahan apa pun. Transaksi baru diakui pada 8 Januari 2008. Pengakuan transaksi dengan basis kas dicatat dengan jurnal: tertanggal 8 Desember 2008,akun “Sediaan Barang Dagangan” di-debet Rp 10 juta, dan akun “K a s” di-kredit Rp 10 juta
Cara membaca jurnal ini adalah:
Pada 8 Desember 2008, terjadi penambahan Sediaan Barang Dagangan senilai Rp 10 juta yang menimbulkan berkurangnya Kas senilai Rp 10 juta.

Tampak dari contoh di atas bahwa perlakuan akuntansi dengan basis berbeda, akan berdampak pada perubahan jumlah dan komposisi aset yang berbeda. Jika neraca dibuat pada 31 Desember 2007, maka….
Dengan penerapan basis akrual, tampak di neraca 31 Desember 2007 ada Sediaan Barang Dagangan yang bertambah senilai Rp 10 juta, sedangkan jika menerapkan basis kas, maka Sediaan Barang Dagangan ini akan termasuk pada sediaan di tahun 2008 (tidak ada di neraca tahun 2007).
Dengan basis akrual, Utang Dagang diakui muncul pada neraca 31 Desember 2007, tetapi dengan basis kas, Utang Dagang tidak muncul.

Contoh lain, jika terjadi biaya (atau pendapatan)…. Ada perbedaan timing pengakuan transaksi biaya (atau pendapatan) antara basis kas dan basis akrual.

Contoh transaksi :
Pada 17 Desember 2007 bagian akuntansi UD Takmorugi menerima tagihan biaya listrik senilai Rp 2 juta. Pembayaran biaya listrik dilakukan pada 5 Januari 2008.

Dengan basis akrual, biaya listrik tersebut diakui pada 17 Desember 2007. Jika menerapkan basis kas, biaya listrik tersebut diakui pada 5 Januari 2008 (saat membayar). Akibatnya: laba UD Takmorugi pada tahun 2007 akan lebih rendah Rp 2 juta (jika menerapkan basis akrual) daripada laba UD tahun 2007 (jika diterapkan basis kas). Mengapa? Karena dengan basis akrual, UD Takmorugi telah mengakui biaya listrik pada tahun 2007, sedangkan dengan basis kas, biaya tersebut baru diakui pada tahun 2008.

Contoh2 di atas sekedar menggambarkan sederhana bahwa penggunaan basis yang berbeda akan berdampak ke komponen laporan keuangan, yang kemudian dapat berdampak pada persepsi pengguna laporan keuangan terhadap kondisi entitas penyaji laporan keuangan. Selanjutnya, persepsi yang berbeda dapat menimbulkan keputusan yang berbeda. Oleh karena itulah, penyaji laporan keuangan harus mengungkapkan basis yang digunakan…