pepie diptyana

Nasib Dosen May 27, 2007

Ada joke bahwa orang yang bekerja sebagai Dosen itu adalah orang yang penggaweane sak dos, bayarane sak sen (pekerjaannya satu dos – maksudnya : banyak, gajinya satu sen). Seakan-akan profesi dosen ditakdirkan untuk hidup dengan strata ekonomi yang rendah (meski strata sosial tinggi… ups!). Sampai ada gossip bahwa bagi lulusan perguruan tinggi yang memilih bekerja menjadi dosen, harus siap menjadi miskin. Bisakah dosen mengandalkan profesinya untuk hidup layak bin sejahtera?

Pekerjaan Dosen sebetulnya terdiri dari tiga hal sebagaimana yang sering disebut dengan “menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi”, yaitu: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dosen tuh diangkat oleh penyelenggaran pendidikan (bisa pemerintah maupun masyarakat penyelenggara pendidikan formal) dan pekerjaannya adalah mentransformasikan ilmu melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, penilaian kredit untuk kenaikan jabatan-pun, dihitung dari pengumpulan poin ketiga hal tersebut.

Sayangnya, income dosen sering tidak relevan dengan job description-nya. Ada yang dapet income dari proyek pengadaan barang, dari buka warung, jual beli tanah, bunga harta warisan, tunjangan dari mertua, dsb. Jika pekerjaannya adalah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, seharusnya income datang dari job requirement-nya.

Income dari poin kerja Pengajaran, adalah yang paling mudah diukur. Income dari Pengajaran ini umumnya terdiri dari tunjangan fungsional dan honorarium mengajar per SKS. Artinya, kalau tidak kena wajib mengajar atau sedang studi lanjut, ya ngga bakal terima tunjangan fungsional, dan kalau tidak mengajar di atas jumlah SKS wajib, ya tidak mendapat honorarium. Oleh karena itu, setiap awal semester, kasak-kusuk jumlah SKS yang diampu sudah menjadi hal yang lumrah. Jumlah SKS sifatnya adalah variable income (di luar jumlah SKS yang wajib diampu karena ada tunjangan fungsional). Variabel income akan menentukan rencana belanja, misalnya: “kalau semester ini ngajar banyak, saya mau kredit kulkas”.

Yang ngga jelas, justru income dari poin Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Di setiap proposal Penelitian, seringkali akun Honor Peneliti sudah dibatasi dalam bentuk nominal, misal: maksimal Rp 2 juta, untuk biaya penelitian yang bernilai Rp 10 juta. Akhirnya, karena uang dari pengajaran kurang, ya muncullah discretionary behavior: honor tetap 2 juta, tapi nanti diambilkan tambahan income dari pos-pos lain. Demikian juga dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat. Honor-pun dibatasi. Bahkan, ada yang mensyaratkan : Tidak boleh mencantumkan honor. Apakah ini terjadi karena judul pekerjaannya adalah “mengabdi”? Penelitian sudah kehilangan jati dirinya dalam mencari kebenaran. Pengabdian masyarakat pun juga nyaris kehilangan makna karena program sesaat dan masyarakat belum sempat menuai manfaatnya.

Adalah tanggung jawab penyelenggara pendidikan, baik itu institusi pendidikan serta pembuat dan pengesah undang-undang untuk mengelola sumber daya Dosen-nya sebagai asset pendidikan. Adalah tanggung jawab Dosen untuk menjaga idealisma profesi. Pengelola pendidikan dan dosen mengampu tanggungjawab yang sama: kualitas pendidikan. Pengelola ya mikirin kebutuhan dosen, si dosen juga mikiri kebutuhan pengelola. Kolaborasi kesadaran di antara keduanya (antara pengelola institusi dengan dosen) akan mampu mengurangi keraguan dosen terhadap sustainability insitusi dan juga profesi. Tidak akan pernah ada ceritanya dosen kaya karena harta turunan, dosen dipenjara karena makan uang hibah, dosen miskin karena ngga kecipratan proyek, dlsb. Seandainya sistem pengelolaan pendidikan bisa mengalirkan uang dari idealisma (job requirement) dosen, saya rasa, kualitas pendidikan pun akan lebih baik. Ah, lagi-lagi masalah sistem….

klik juga: Dana Penelitian Dosen Muda Dihapus