jump to navigation

Menghitung Biaya Kematian May 16, 2010

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik, Uncategorized.
add a comment

Dear pembaca,
Blog saya sudah mati suri hampir setahun. Menyedihkan… :-(

Tulisan ini adalah hasil dari pengamatan tidak ilmiah saya atas kejadian kematian di sekitar saya, yang ternyata kejadian tersebut berpotensi untuk mempengaruhi aset almarhum atau pewaris dalam jumlah yang cukup besar. Kalo ngga besar nilainya, mungkin ngga bakal ada namanya asuransi kematian, ya? ;-)

Apa saja komponen biaya kematian?
Dalam menelusuri komponen biaya, ada baiknya kita tentukan titik awal dan titik akhir suatu peristiwa.
Menurut saya, titik awal peristiwa kematian (untuk menghitung biaya kematian) adalah saat seorang manusia dinyatakan meninggal dunia (ada pembuktian secara medis — biasanya ada surat keterangan dokter). Titik akhir peristiwa adalah setelah semua urusan aset dan penyelesaian utang almarhum benar-benar dinyatakan selesai.

Perbedaan penentuan titik akhir tentu akan berpengaruh pada besar kecilnya biaya.
Komponen biaya kematian, jika dirunut dari peristiwa sejak titik awal hingga akhir, dapat dikelompokkan menjadi :
1. Biaya administrasi (hm, termasuk biaya birokrasi lah)
2. Biaya acara adat / kebiasaan atau biaya acara keagamaan

Kelompok biaya administrasi, terdiri dari:
1. Biaya pengurusan jenazah sebelum pemakaman (atau sebelum kremasi, dan sejenisnya). Biaya ini dimulai sejak membayar Rumah Sakit, mobil jenazah, dsb, sampai dengan keluarga dapat bertemu dengan jenazah, dan sampai dengan Surat Keterangan Kematian diterima oleh keluarga/waris almarhum.
2. Biaya administrasi pemakaman. Di dalamnya ada beberapa surat yang dibutuhkan, antara lain: surat keterangan kematian
3. Biaya perolehan Surat Keterangan Waris / Akta Waris. Nah, ini dia. Proses pengurusan Surat Keterangan Waris ini membutuhkan Surat Keterangan Kematian (tentu), akte kelahiran pewaris, pengantar RT/RW, dst, kartu keluarga, dll (maaf saya lupa).
4. Biaya administrasi lain yang terkait dengan pengurusan aset, utang almarhum, dan urusan kependudukan, misal: penutupan tabungan, kartu kredit, klaim/pencairan asuransi, pengurusan Taspen, balik nama aset, penghapusan nama almarhum dari kartu keluarga, dll.

Tips agar efisien waktu dan biaya admin: pahami setiap prosedur administrasi, sediakan banyak fotokopi berkas surat penting, dan lakukan legalisir di tempat penerbit.

Kelompok biaya adat merupakan kelompok biaya yang terkait dengan tata cara penanganan jenazah mengikuti adat atau cara tertentu. Komponen biaya adat tergantung dari cara masing-masing. Mungkin komponen biaya acara yang umum dan besarnya signifikan adalah biaya konsumsi. Komponen biaya lainnya, mungkin seperti biaya transport & komunikasi, perlengkapan,  ijin keramaian, biaya keamanan, sewa terop, kursi, dll,  dapat sangat beragam, tergantung dari tata cara masing-masing kelompok adat / lingkungan.

Nah, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada hal yang kurang lengkap, bisa ditambahkan di comment.

Terima kasih sudah membaca postingan ini.

Akuntan Pemerintah, perlukah? [suatu pemikiran dari perspektif sistem informasi akuntansi] July 7, 2009

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik, Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Waduh, kalau saya langsung jawab : ngga perlu, bisa dipancung kajur-kajur akuntansi sedunia, nih, hehehe…. berlebihan. Kalau takut dipancung, ya bilang aja: perlu, hehehe…..

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan SDM berpengaruh signifikan dengan kualitas informasi akuntansi instansi pemerintah [Fariziah 2009]. Uniknya, pada penelitian tersebut, 79% dari responden penelitian adalah tidak berlatarbelakang pendidikan akuntansi, dan 91% dari responden telah menerima pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Nah,apakah hasil tersebut bisa diinterpretasikan begini: meski sebagian besar staf pemerintahan bukan berlatar belakang akuntansi, laporan keuangan pemerintah tetap jadi juga karena pelatihan.

Di sektor publik khususnya pemerintahan, faktor teknis berupa kapabilitas sistem informasi, kapabilitas personil untuk menganalisis metrik kinerja juga tidak berpengaruh terhadap pengukuran kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja, namun faktor teknis berupa pelatihan dan faktor politis memiliki pengaruh signifikan [Pepie, 2007]. Lhah, apa maknanya? Apakah dapat dikatakan bahwa staf pemerintahan tidak berperan dalam memberikan informasi kinerja, atau penyediaan informasi akuntansi? Kita tentunya tidak dapat langsung menuding bahwa staf pemerintahan tidak memadai. Jika dilihat dari sudut pandang sistem kerja, tidak dapat dipungkiri bahwa yang dilakukan oleh staf pemerintahan saat ini adalah entry data sesuai dengan petunjuk teknis. Pencatatan transaksi yang dilakukan pada Sistem Akuntansi Pemerintahan belum mengoptimalkan kegiatan analisis sebagaimana yang dilakukan akuntan di perusahaan swasta. Entry jurnal banyak terbantu dengan software akuntansi dan pendampingan serta pelatihan.

Jika akuntansi dipandang sebagai pekerjaan rutin mengentry jurnal, yang bisa digantikan dengan software, apakah masih dibutuhkan staf akuntan di sektor  pemerintahan? Pertanyaan yang serem. (more…)

Buku Akuntansi Sektor Publik May 8, 2008

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik, Uncategorized.
8 comments

Membaca buku bisa menyenangkan, dan bisa membingungkan. Tapi tenang…. menurut saya, bingung itu adalah suatu proses pembelajaran. Jadi, berbanggalah, jika ketika membaca, kita merasa bingung. Dengan bingung, akan ada rasa ingin tau, terus… dan terus… dan terus…. akhirnya, kita terus mencari jawaban kebingungan itu dengan membaca lagi, bukan dengan merepotkan atau membingungkan orang laen dengan kebingungan kita…. –> Nah lho, terlalu banyak kata “bingung” disini, sehingga saya membuat Anda pun menjadi bingung…. :-p

Bagi Anda yang ingin bingung (dan/atau ingin tahu) tentang topik Akuntansi Sektor Publik, ada beberapa buku yang menarik (menurut saya lagi, hehehe…..), yaitu :

  • Indra Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga – Jakarta. –> menurut saya, buku ini yang menarik adalah bagian membuat indikator kinerja, pelaporan kinerja sektor publik. Buku ini komprehensif, di chapter 1 yang menjelaskan karakteristik ASP cukup menarik, teori akuntansi keuangan juga ada, sumber referensi kutipannya juga jelas, jadi bisa browse sumber aslinya jika ada kutipan yang kurang kita mengerti di buku ini, atau ada kutipan yang menarik untuk ditelusur. Oiya, di dua chapter terakhir, ada bab otoda dan pilkada….
  • Abdul Halim, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga), penerbit: Salemba Empat – Jakarta. –> wah, buku ini menarik karena memberi gambaran praktik yang terjadi saat ini. Penulis menyajikan cara-cara menjurnal, ada dua versi : dengan jurnal kolorari, dan tanpa jurnal kolorari, nama-nama akun di laporan keuangan daerah, bagaimana integrasi antar akun-nya. Meski singkat, tapi cukup memberi gambaran. Oleh karena menunjukkan praktik yang sedang terjadi, maka buku ini mungkin saja akan cepat muncul edisi revisi, sesuai dengan kepmen yang berlaku. Bahasan tentang teori akuntansi-nya masih terbatas, tapi cocok untuk kita yang pengen tahu praktiknya
  • Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006, Telaah Kritis Standar Akuntansi Pemerintah, penerbit : BPFE UGM Yogyakarta. –> buku ini ditulis oleh banyak orang, berupa kumpulan artikel2. Namanya juga “telaah kritis”, jadi ya gitu deh, banyak mengupas tentang Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan teori akuntansi.
  • Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006, Telaah Kritis Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah, penerbit : BPFE UGM Yogyakarta. –> Ini juga menarik (buat saya). Telaah terhadap Buletin SAP dengan membandingkan antara teori akuntansi dengan apa yang ada di Buletin SAP, dan dampak2nya.
  • Deddi Noordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik, penerbit : Salemba Empat - Jakarta. –> menurut saya, cocok untuk overview / sekilas pandang tentang akuntansi sektor publik, dan metoda penganggaran sektor publik.
  • Imam Ghozali, 2008, Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), penerbit : Badan Penerbit Univ. Diponegoro – Semarang. –> Cetakannya sederhana, tampilannya juga. Mungkin ini sengaja agar harganya bisa terjangkau. Sesuai judulnya, fokus buku ini adalah pada akuntansi pemerintahan. Yang menarik, prof. Imam ingin menyajikan keterkaitan antara laporan keuangan daerah dengan laporan keuangan pusat.

Sementara itu dulu….

Kalau ingin tau tentang akuntansi sektor publik, tapi untuk entitas selain Pemerintahan, sudah ada juga buku-bukunya…. misal, Akuntansi untuk Yayasan dan lembaga lain, yang ditulis oleh Dr. Indra Bastian. Walaupun, di dalam buku yang judulnya : “Akuntansi Sektor Publik”, umumnya juga ada 1-2 chapter yang membahas akuntansi untuk entitas non-pemerintah. Buku-buku Akuntansi Sektor Publik selain di atas juga ada…

Kalau boleh saya katakan bahwa : jika bidang akuntansi dan manajemen itu masing-masing digambarkan sebagai kurva, ada irisan antara kedua bidang tersebut, maka buku manajemen terpilih pun perlu disimak… Buku yang berupa kumpulan artikel ilmiah karya beberapa dosen di Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik berjudul Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah (2006), juga menarik. Buku ini diterbitkan oleh BPFE UGM Yogyakarta.

Saya rasa semua buku pasti ada sisi yang baru, berbeda dengan buku lain, dan menarik…. Yang menarik bagi saya, belum tentu menarik bagi Anda, bukan? ;-)

Tugas ASP Tengah Semester April 21, 2008

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik, Uncategorized.
1 comment so far

Bagi mahasiswa peserta Akuntansi Sektor Publik semester genap 07-08, silakan download Tugas Tengah Semester disini : tugas-langkah2-akuntansi-keu-daerah

dikumpulkan saat jadwal UTS ASP. Terima kasih.

Basis Pengakuan Transaksi: Basis Akrual vs Basis Kas April 7, 2008

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik, Uncategorized.
9 comments

Ada dua jenis basis yang umum digunakan untuk mengakui suatu transaksi, yaitu Basis Akrual
(Accrual Basis), dan Basis Kas (Cash Basis). Di beberapa literatur Akuntansi Sektor Publik, ada yang menyebutkan basis Akrual Modifikasian dan Kas Modifikasian. Namun demikian, pemahaman dasar kedua basis yang modifikasian tersebut tetap pada Basis Akrual dan Basis Kas, bedanya ada pada modifikasi penyesuaian di akhir perioda. Standar Akuntansi Keuangan mensyaratkan entitas profit-oriented di Indonesia untuk menggunakan Basis Akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (pada PP No. 24 Tahun 2005), dikenal ada dua jenis basis yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan, yaitu : Neraca, menggunakan basis akrual, dan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

Apa sih bedanya basis kas dan basis akrual?

Basis kas dan basis akrual digunakan untuk mengakui kapan terjadinya suatu transaksi.

Suatu entitas/perusahaan/organisasi yang akuntansinya menggunakan Basis Akrual akan mengakui transaksi pada saat terjadinya.

Contoh transaksi : Usaha Dagang (UD) Takmorugi membeli persediaan barang dagangan senilai Rp 10 juta pada tanggal 10 Desember 2007, dan pembayaran atas pembelian tersebut dilakukan pada 8 Januari 2008. Dengan menggunakan basis akrual, UD Takmorugi mengakui bahwa transaksi pembelian tersebut terjadi pada 10 Desember 2007, sehingga pencatatan pun dilakukan pada 10 Desember 2007. Kalau dilihat dengan jurnal (penerapan double entry accounting / akuntansi berpasangan), maka pencatatan tertanggal 10 Desember 2007, akun “Sediaan Barang Dagangan” di-debet sebesar Rp 10 juta, dan akun “Utang Dagang” di-kredit sebesar Rp 10 juta.
Cara membaca jurnal ini adalah :
Pada 10 Desember 2007, terjadi penambahan Persediaan Barang Dagangan senilai Rp 10 juta yang menimbulkan bertambahnya Utang Dagang senilai Rp 10 juta.

Akibatnya, jika UD Takmorugi di akhir tahun 2007 (31 Desember 2007) menyusun neraca basis akrual, di bagian Aktiva (Harta) bertambahlah akun (account/pos/rekening) Sediaan Barang Dagang senilai Rp 10 juta, dan di bagian Utang (Kewajiban) bertambah pula akun Utang Dagang senilai Rp 10 juta.

Untuk menangani transaksi yang sama, jika UD Takmorugi menerapkan Basis Kas, maka transaksi diakui ketika kas dibayarkan (atau diterima, jika pada kasus penerimaan kas). Akibatnya, di neraca per 31 Desember 2007 tidak ada perubahan apa pun. Transaksi baru diakui pada 8 Januari 2008. Pengakuan transaksi dengan basis kas dicatat dengan jurnal: tertanggal 8 Desember 2008,akun “Sediaan Barang Dagangan” di-debet Rp 10 juta, dan akun “K a s” di-kredit Rp 10 juta
Cara membaca jurnal ini adalah:
Pada 8 Desember 2008, terjadi penambahan Sediaan Barang Dagangan senilai Rp 10 juta yang menimbulkan berkurangnya Kas senilai Rp 10 juta.

Tampak dari contoh di atas bahwa perlakuan akuntansi dengan basis berbeda, akan berdampak pada perubahan jumlah dan komposisi aset yang berbeda. Jika neraca dibuat pada 31 Desember 2007, maka….
Dengan penerapan basis akrual, tampak di neraca 31 Desember 2007 ada Sediaan Barang Dagangan yang bertambah senilai Rp 10 juta, sedangkan jika menerapkan basis kas, maka Sediaan Barang Dagangan ini akan termasuk pada sediaan di tahun 2008 (tidak ada di neraca tahun 2007).
Dengan basis akrual, Utang Dagang diakui muncul pada neraca 31 Desember 2007, tetapi dengan basis kas, Utang Dagang tidak muncul.

Contoh lain, jika terjadi biaya (atau pendapatan)…. Ada perbedaan timing pengakuan transaksi biaya (atau pendapatan) antara basis kas dan basis akrual.

Contoh transaksi :
Pada 17 Desember 2007 bagian akuntansi UD Takmorugi menerima tagihan biaya listrik senilai Rp 2 juta. Pembayaran biaya listrik dilakukan pada 5 Januari 2008.

Dengan basis akrual, biaya listrik tersebut diakui pada 17 Desember 2007. Jika menerapkan basis kas, biaya listrik tersebut diakui pada 5 Januari 2008 (saat membayar). Akibatnya: laba UD Takmorugi pada tahun 2007 akan lebih rendah Rp 2 juta (jika menerapkan basis akrual) daripada laba UD tahun 2007 (jika diterapkan basis kas). Mengapa? Karena dengan basis akrual, UD Takmorugi telah mengakui biaya listrik pada tahun 2007, sedangkan dengan basis kas, biaya tersebut baru diakui pada tahun 2008.

Contoh2 di atas sekedar menggambarkan sederhana bahwa penggunaan basis yang berbeda akan berdampak ke komponen laporan keuangan, yang kemudian dapat berdampak pada persepsi pengguna laporan keuangan terhadap kondisi entitas penyaji laporan keuangan. Selanjutnya, persepsi yang berbeda dapat menimbulkan keputusan yang berbeda. Oleh karena itulah, penyaji laporan keuangan harus mengungkapkan basis yang digunakan… ;-)

Anggaran Berbasis Kinerja :-) September 26, 2007

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik, Uncategorized.
17 comments

Metoda penganggaran selain pendekatan/metoda Tradisional, adalah Pendekatan Kinerja. Metoda ini disusun untuk mengatasi kelemahan pendekatan Tradisional. Kelemahan pendekatan Tradisional atau Line Item Budgeting adalah tidak adanya muatan indikator (ukuran) kinerja dalam anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran layanan publik.

Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input.Suatu aktivitas dikatakan efisien, ketika output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output.Jadi, kalau mau nyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, mindset kita harus fokus ke: “apa yang pengen dicapai“. Nah, kalau fokus ke “output”, berarti, pemikiran tentang “tujuan” kegiatan harus sudah nancep di setiap langkah ketika penganggaran. Kalimat “tujuan” bukan diingat dengan dihafal, melainkan dengan bertanya berulang2 ke diri sendiri: “mengapa kegiatan atau aktivitas ini dilakukan”.

Oleh karena berorientasi output, biaya yang dianggarkan muncul karena kita melakukan kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan. Misal: dianggarkan sejumlah rupiah untuk biaya transport. Kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan macem begini: “biaya transport tuh relevan dengan kegiatan yang mana?”, “kenapa kegiatan tersebut perlu biaya transport?”; “emangnya, gimana sih kegiatannya?”; “kegiatan itu muncul untuk mencapai tujuan yang mana?” Jadi, dengan penerapan metoda kinerja pada penganggaran, diharapkan realisasi anggaran bisa dimaknakan begini: sekian rupiah biaya transport, tujuan yang tercapai udah berapa persen?

Nah, akhirnya, kalau suatu daerah atau organisasi mau menerapkan metoda ini, siapin aja ini nih…. (more…)

Metoda Penganggaran Tradisional May 22, 2007

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik, Uncategorized.
11 comments

Apakah Anggaran itu? Anggaran, adalah rencana yang diwujudkan dalam besaran uang. Kalo Penganggaran? Penganggaran merupakan proses untuk menyusun anggaran. Jadi, end of the process adalah terbentuknya Anggaran. Ngapain sih kok repot-repot bikin anggaran? Karena duit atau sumberdaya kita terbatas, sementara kita punya tujuan yang harus dicapai dan kita punya rencana kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Alkisah, tersebutlah seorang mahasiswa mahasiswa bernama Z menyusun anggaran pendapatan dan biaya bulan Ini tahun Itu sebagai berikut:

Anggaran si Z
Bulan Ini Tahun Itu

Biaya hidup

Rp 1.350.000

Transport

200.000

Lain-lain

200.000

Total

Rp 1.750.000

Anggaran dengan pendekatan Tradisional ini digunakan untuk mengendalikan pengeluaran. Pengendalian pengeluaran dapat dilakukan apabila pos/akun/keuangan jika dilaporkan dalam bentuk lebih rinci. Dalam organisasi /instansi pemerintah, semakin rinci suatu akun anggaran, maka instansi pemerintah semakin tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri anggarannya.

Contoh di atas menunjukkan bahwa Z menggunakan metoda Tradisional atau Line Item. Penyusunan anggaran dengan pendekatan Tradisional ini menggunakan orientasi input, bukan output.  Pada perioda berikutnya, Z meminta kenaikan jumlah anggaran pendapatan karena inflasi, maka metoda penyusunan anggaran yang berorientasi input dan menentukan kenaikan anggaran berdasarkan inflasi atau perubahan harga seperti itu disebut incremental budgeting.

Ada kekhawatiran Z bahwa: jika Z membelanjakan anggaran lebih sedikit daripada belanja yang dianggarkan, maka perioda berikutnya realisasi anggaran pendapatan akan dipotong, karena dianggap dengan duit segitu aja cukup. Akhirnya, Z berperilaku menghabis-habiskan anggaran, atau membesar-besarkan usulan anggaran agar realisasi anggaran pendapatan tidak lebih kecil atau sama dengan anggaran yang ia usulkan. Orang yang berperilaku seperti ini disebut sebagai budget maximizer. Jadi, metoda penyusunan anggaran tradisional bisa memancing perilaku budget maximizer…

Jika dikatakan bahwa Anggaran merupakan suatu rencana, yang kemudian realisasinya membantu organisasi atau seseorang untuk menentukan apakah rencana tersebut terlaksana untuk mencapai tujuan, maka anggaran tradisional tidak dapat menjelaskan pencapaian tujuan. Dengan kata lain, anggaran tradisional tidak dapat menunjukkan kinerja atau capaian tujuan.

Trus, apakah metoda penganggaran tradisional itu jelek? Ya enggak laaah…. Let’s make it simple. Pada dasarnya setiap metoda pasti ada kelebihan dan kekurangan. Pada organisasi yang pertanggungjawabannya tersentral dan aktivitasnya tidak beragam, serta pengendalian pelaksanaannya masih bisa terdeteksi mudah, ya bisa jadi lebih efektif dan efisien jika menggunakan metoda penganggaran tradisional ini. Tapi ketika organisasi mulai berkembang, semakin banyak yang perlu dilakukan, pekerjaan semakin kompleks, jaringan kerjasama semakin luas, semakin sulit mendeteksi proses kegiatannya, nah… organisasi tersebut perlu mempertimbangkan, apakah metoda penyusunan anggaran tradisionalnya masih dapat membantu untuk menentukan “apakah tujuan organisasi tercapai”….

Laporan Keuangan Pemerintah tanpa Laporan Surplus-Defisit* April 8, 2007

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik.
12 comments

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di Indonesia ini adalah Laporan keuangan tanpa Laporan Surplus – Defisit. Laporan Surplus dan Defisit bukanlah berbicara mengenai Surplus dan Defisit Anggaran, melainkan Laporan Surplus Defisit yang dapat digunakan sebagai penentu earning power negara kita. Kenapa perlu?

Tanpa adanya laporan surplus defisit, sebenarnya yang dirugikan adalah pengguna laporan keuangan. Diurut dari yang paling dirugikan yaitu :

a. Masyarakat: selaku pemilik tidak mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah yang telah diberi kepercayaan mengelola sumber daya dapat bekerja dengan efisien, efektif dan ekonomis untuk dapat menjamin kesejahteraanya;

b. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas: tidak bisa mengevaluasi kinerja dari pemerintah serta memprediksi kinerja yang akan datang apakah patut dilanjutkan atau diganti pejabatnya.

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman: tidak bisa menilai profitabilitas, investasi dan kelayakan kredit sehingga tidak ada informasi yang bisa mendukung mengenai keputusan pemberian pinjaman atau penanaman investasi.

Pemerintah? Diuntungkan. Kenapa? Karena tidak diketahui kinerjanya, akan tetapi juga tidak memiliki informasi untuk dasar penentuan kebijakan dalam financing. Ini sangat berbahaya keputusan untuk meminjam tanpa tahu kekuatan untuk mengembalikan akan berakibat menumpuknya hutang dan negara donor akan semaunya mendikte kita.

tulisan ini telah diterbitkan dalam buku “Runtuhnya Manajemen Keuangan Pemerintah”. 2006. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

full version silakan download : Lap Keu Pemerintah tanpa Lap Surplus Defisit

Konferensi Penelitian Akuntansi Sektor Publik March 27, 2007

Posted by pepiediptyana in Akuntansi Sektor Publik, Uncategorized.
6 comments

Tertarikkah Anda dengan masalah akuntansi dan pengelolaan keuangan di sektor publik?

Pada 25 dan 26 April 2007, akan diselenggarakan Konferensi Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Surabaya. Ajang konferensi ini merupakan salah satu media untuk mengkomunikasikan hasil penelitian bidang akuntansi, kinerja dan pengelolaan keuangan di sektor publik, baik di organisasi pemerintah maupun non-profit. Artikel penelitian yang dipresentasikan telah melalui tahap seleksi (blind-review) — terkait dengan kualitas penelitian — tidak hanya berasal dari akademisi, namun juga dari pusat penelitian dan pengembangan (puslitbang) organisasi pemerintah.

Untuk lebih jelasnya, klik ini: Konferensi Akuntansi Sektor Publik

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.